eBook (Pdf) Kedudukan Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang: Kajian Normatif terhadap Kewajiban dan Tanggung Jawab Hukum Notaris

Perkembangan tindak pidana pencucian uang telah mendorong keterlibatan berbagai profesi dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya, termasuk notaris. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terlibat dalam berbagai transaksi hukum bernilai ekonomi, notaris memiliki posisi strategis dalam mendukung sistem pencegahan pencucian uang melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan tertentu.

Buku ini membahas secara sistematis kedudukan notaris sebagai pihak pelapor dalam rezim tindak pidana pencucian uang di Indonesia, mulai dari dasar hukum, ruang lingkup kewenangan dan kewajiban, penerapan PMPJ, hingga tanggung jawab hukum yang melekat pada profesi notaris. Selain itu, dibahas pula berbagai tantangan implementasi, termasuk hubungan antara kewajiban pelaporan dan rahasia jabatan notaris.

Ditulis berdasarkan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan perkembangan praktik terkini, buku ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, notaris, calon notaris, serta praktisi hukum yang ingin memahami peran notaris dalam mendukung integritas sistem hukum dan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.